SOLO – Sahabat Kapas dan Bapas Kelas II Klaten menyelenggarakan webinar dengan tema,“Pendidikan Anak Berkonflik Hukum, Haruskah Terhenti?” Jumat (30/7).
Kegiatan yang diikuti sekitar 1000 peserta dengan menghadirkan beberapa pembicara diantaranya Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, Ketua KPAI Susanto dan pemicara lainnya.
Data Bapas se-Jawa Tengah per 2 Juli 2021 terdapat 45 AKH terpaksa putus sekolah saat menjalani proses hukum. 11,1% anak dikeluarkan dari sekolah; 11,1% anak diminta mengundurkan diri oleh sekolah; dan 77,8% anak mengundurkan diri karena keinginan pribadi.
“Ibarat sudah jatuh masih tertimpa tangga. Anak yang seharusnya masih mendapatkan pendidikan formal masih diminta mengundurkan diri karena masih berurusan hukum.” ujar A. Yuspahruddin BH, Kepala Kanwil Kumham Jawa Tengah dalam webinar
Saat ini terdapat 61 anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kutoarjo baik dari jenjang SD sampai SMA. Tantangan pendidikan AKH adalah dikeluarkan dari sekolah, tidak terdaftar/bersekolah formal, dan proses hukum tidak pasti waktu selesainya.
“Permasalahan AKH ini beragam sehingga dibutuhkan semua duduk bersama dan membahas tentang pendidikan mereka. Pendidikan adalah kunci karena kita harus menjamin anak tetap belajar apapun situasinya. AKH harus tetap belajar” ujar Syamsudin Isnaini, Kabid Pembinaan SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah.
Kondisi di atas menjadi perhatian khusus bagi Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, ketika berbicara dihadapan 1.000 peserta webinar lewat aplikasi zoom maupun youtube live.
“Harus ada lompatan yang harus kita dorong agar anak-anak kita maju. Kita, orang tua dan guru, ayo mengarahkan anak-anak kita. Satu saja life skill sesuai bakat atau kesukaan mereka. Jangan paksakan mereka. Kita dorong anak-anak kita.” ujar Ganjar untuk memotivasi audiens dalam memperlakukan anak-anak sesuai dengan kondisi anak, bakat, dan minatnya sehingga tidak hanya kecerdasan intelektual yang terbentuk tapi juga kecerdasan emosional.
Ketua KPAI, Susanto, menekankan bahwa tingkat pendidikan yang rendah pada AKH akan menaikkan kerentanan mereka. Hal ini selaras dengan pernyataan Pembimbing Kemasyarakatan (PK) Bapas Klaten, Heri Pamungkas yang mendampingi beberapa AKH putus sekolah.
“Tidak serta merta mengeluarkan anak, melibatkan semua instansi terkait untuk berkolaborasi dan ada solusi sebelum mengeluarkan anak. Agar hak pendidikannya tetap terpenuhi,” katanya.
Prioritas program KPAI terkait pemenuhan hak pendidikan anak termasuk bagi AKH di LPKA. Pemenuhan hak pendidikan anak membutuhkan usaha yang besar dan dukungan berbagai pihak. Ditunjukan lewat komitmen negara yang besar untuk memastikan perlindungan anak.
Gubernur Ganjar juga menekankan untuk kolaborasi membangun desain pendidikan yang mampu mendorong para AKH menjadi lebih maju dan berkarya. LPKA Kutoarjo menjadi laboratorium hidup untuk pendidikan yang berkualitas bagi AKH.
“Kita perlu bergerak bersama, berpikir secara holistik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kita buat sistem yang baik untuk dapat dijadikan public policy. Misalnya saja, kita buat pendidikan di LPKA Kutoarjo menjadi lebih baik lagi, dengan mengikutkan anak di sana (LPKA) bersekolah di sekolah sekitar mungkin.”
baca: Peduli Pandemi, PMS Serahkan 9000 Paket Sembako untuk Warga
Pendidikan AKH yang berkualitas menjadi tugas kita bersama untuk mewujudkannya. Orkestrasi kolaborasi antar instansi, organisasi perangkat daerah, dan sekolah adalah hal wajib jika ingin anak-anak Indonesia di masa datang menjadi generasi pemimpin yang membawa bangsa Indonesia menjadi bangsa yang maju.
Buka peluang seluas-luasnya bagi AKH, karena mereka memiliki hak setara untuk mendapatkan akses pendidikan formal seperti anak lain. Jika akses pendidikan formal AKH masih dipersulit, hal ini menunjukkan masih adanya diskriminasi bagi anak. []
.){kind=link}