SOLO – Pemerintah Kota (Pemkot) Solo terus berupaya melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Targetnya sebanyak 7.346 rumah. Namun realisasinya baru 533 unit atau sekitar 7 persen. Keterbatasan APBD menjadi salah satu faktor tersendatnya perbaikan RTLH.
“Capaiannya untuk tahun ini sekitar 7,36 persen saja. Untuk anggarannya dari dana alokasi khusus (DAK) APBD 2019,” terang Kasi Pendataan dan Perencanaan Dinas Perumahan dan Pertanahan (Disperum KPP) Solo Widhi Hastuti, Selasa (9/4/2019).
Selain dari DAK, anggaran untuk perbaikan RTLH juga dicarikan melalui corporate social responsibility (CSR) perusahaan. Diharapkan dengan adanya CSR bisa segera merampungkan target perbaikan RTLH.
“Maka dari itu, kami terus membuka kesempatan bagi para pelaku usaha yang ingin berpartisipasi dalam program ini. Terlebih anggaran dari pemkot sangat terbatas,” imbuhnya.
Perbaikan RTLH juga menyesuaikan dengan ketersediaan anggaran. Jika anggaran mencukupi, maka perbaikan bisa menyasar lebih banyak lagi. Seperti tahun sebelumnya yang mencapai 900 unit rumah.
Pada kesempatan sama, Kepala Disperum KPP Heru Sunardi menambahkan bahwa sasaran perbaikan RTLH merata di setiap kelurahan. Tetapi untuk perbaikan RTLH menggunakan APBD menyasar di 22 kelurahan.
“Seperti di Kelurahan Purwodiningratan, Jebres, Sewu, Gandekan dan Kedung Lumbu. Sedangkan untuk perbaikan RTLH yang menggunakan dana CSR seperti di Baluwarti, Manahan, Mojosongo dan Panularan,” katanya.
Adapun anggaran perbaikan RLTH sebesar Rp 15 juta untuk setiap rumah. Selain itu, juga ada ongkos tukang sebesar Rp 2,5 juta. []
sumber: krjogja
 Solo terus berupaya melakukan perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH). Targetnya sebanyak 7.346 rumah){kind=link}