BST Sekarat Kemenhub Terapkan Buy The Service

SOLO – Keuangan Batik Solo Trans (BST) yang sekarat berusaha diselamatkan. Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan program buy the service yang akan dijalankan tahun depan.

Buy the service adalah sistem pembelian pelayanan oleh pemerintah kepada pihak operator, yakni swasta untuk melayani masyarakat. Dalam konteks transportasi publik berarti memberikan pelayanan angkutan umum.

“Jadi pengadaan kendaraanya dari pengusaha, sopir dan lain-lain digaji pemerintah,” terang Wali Kota Surakarta F.X. Hadi Rudyatmo, Jumat (17/5).

Rudy belum dapat menjelaskan secara detail bentuk kerja sama antara BST dengan Kemenhub. Hal teknis bakal dijelaskan lebih rinci setelah Kemenhub berbicara dengan Dinas Perhubungan (Dishub) Surakarta. “Yang pasti kami sudah meminta agar Solo mendapatkan prioritas. Program ini dilaksanakan 2020,” ujarnya.

Kepala Dishub Surakarta Hari Priyanto menjelaskan, Kota Solo menjadi satu dari lima kota yang akan digunakan sebagai pilot project Kemenhub.

Diberitakan sebelumnya, koridor 1, 2, dan 3 BST kurang optimal. Sebagai sarana transportasi masal, BST kurang diminati masyarakat. Dalam sekali perjalanan, BST membawa dak lebih sepuluh penumpang.

Bahkan kasus bus beroperasi tanpa penumpang kerap ditemukan. Sementara biaya operasional tetap harus dikeluarkan. Terkait masalah ini, Dishub Surakarta pun mulai memetakan masalah yang menyebabkan BST koridor 1, 2 dan 3 sepi peminat.

“Dari tiga koridor itu (penumpang,Red) menurun. Istilahnya tomboklah. Jumlah armada tetap, tapi yang operasional belum sesuai dengan keinginan kita,” terang Hari Prihatno, Kamis (16/5).

Pihaknya meminta solusi dari wali kota atas persoalan tersebut. Dishub meminta ada skema subsidi untuk BST. Artinya pemkot maupun pemerintah pusat turut membantu keuangan di tubuh transportasi massal tersebut.

“Ya mohon dibantulah, karena perkembangan sekarang kan tidak semakin membaik,” katanya.

Wali Kota membenarkan soal keinginan BST untuk mendapatkan subsidi dari pemerintah. Dia juga sepakat bahwa minat masyarakat menggunakan transportasi umum sangat minim.

“Ya tadi baru curhat untuk minta subsidi, ya kalau minta subsidi tentunya harus kita pertimbangkan APBD mampu atau tidak? Nanti akan kita mintakan dari pusat,” katanya.

“Kalau Jakarta atau Jogja kan beda. Di sana karena kebutuhan. Masyarakat butuh transportasi. Kalau di sin kan pelayanan,” imbuh Rudy. []

 

sumber: radar solo

 

%d bloggers like this: