SOLO – Aliansi Mahasiswa Solo Raya melakukan aksi demonstrasi di kantor KPU Solo, Jalan Kahuripan Utara No.23, Sumber, Banjarsari, Senin (20/5) sore. Ratusan mahasiswa berasal dari BEM Universitas Sebelas Maret (UNS), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI), BEM Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta dan lainnya.
Dalam aksinya Aliansi Mahasiswa Solo Raya juga membawa keranda dan replika mayat sebagai simbol matinya nilai kemanusiaan. Meninggalnya ratusan petugas Pemilu 2019 yang terdiri dari petugas KPPS, pengawas Pemilu dan pihak keamanan, adalah kejadian luar biasa dalam tragedi kemanusiaan.
“Berdasarkan data petugas KPPS yang meninggal sudah mencapai 527 orang. Yang sakit sudah mencapai 11.239 orang. Fenomena tersebut tidak bisa dianggap remeh, bahkan dunia Internasional mulai menyorot kasus kematian yang tidak biasa ini,” ujar Koordinator Aliansi Mahasiswa Solo Raya, Agil Setiawan. Senin, (20/5).
Peristiwa tersebut, lanjut Agil menjadi bentuk kegagalan pemerintah mengantisipasi dampak buruk dari sistem Pemilu yang dibuat. Pemerintah dan penyelenggara Pemilu, kata dia, harus mengevaluasi secara menyeluruh dari sistem Pemilu serentak yang sudah berjalan.
“Negara harus bertanggung jawab, harus menyelidiki kasus ini secara komprehensif dan transparan agar penyebab kematian diketahui dengan jelas,” tandasnya.
Aliansi Mahasiswa Soloraya mendesak agar DPR mendorong Pemerintah segera membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen bersama masyarakat sipil dengan melibatkan berbagai pihak, baik dari kalangan medis maupun tokoh masyarakat untuk menelusuri penyebab dari kematian ratusan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Menuntut pemerintah bersama DPR RI dan penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, dan DKPP) mengevaluasi pelaksanaan Pemilu Serentak 2019 secara terbuka dan independen.
“Mengajak kedua belah kubu peserta pemilu berhenti memanfaatkan isu kemanusiaan untuk kepentingan politik praktis dan elektoral semata,” tambahnya.
Terakhir dalam aksinya Aliansi Mahasiswa Soloraya, menuntut pemerintah untuk segera merealisasikan pemberian santunan kepada keluarga korban. []