Pemerintah Daerah Perlu Memiliki Lembaga untuk Merehabilitasi Mantan Napiter

SOLO – Yayasan Gema Salam berkerjasama dengan Yayasan Prasasti Perdamaian menggelar seminar bertajuk, “Peningkatan Peran Pemerintah Daerah dalam Rehabilitasi dan Reintegrasi Sosial Mantan Narapidana Terorisme”. Acara tersebut diselenggaran di Graha Soloraya, Solo, Senin (21/10).

Hadir dalam kegiatan itu, mantan napi terorisme yang juga pendiri Yayasan Gema Salam, Joko Harmanto; perwakilan Badan Pemasyarakat (Bapas) Solo, Sutomo; perwakilan Badan Kesbangpol Provinsi Jateng, Atiek Surmiati, serta Staf Ahli Wali Kota Solo, Tamso.

Staf Ahli Wali Kota Solo, Tamso, yang ditunjuk mewakiki Walikota Solo Hadi Rudyatmo dalam sambutannya mengatakan Pemkot Solo telah berkomitmen menangani eks napi terorisme, termasuk memberi bantuan pada mereka.

”Misalnya mereka membutuhkan identitas KTP atau urusan administrasi lainnya, pemerintah siap membantu,” ucapnya.

Yayasan Gema Salam Joko Harmanto yang juga eks napi Bom Bali I, mengatakan saat ini peran Pemkot Solo menangani mantan napi terorisme cukup bagus. Menurut dia, Pemkot Solo membantu mendirikan Yayasan Gema Salam yang menampung para eks napi terorisme.

”Yayasan ini progresnya cukup bagus. Saat ini di Jawa Tengah tercatat ada 40 anggota Gema Salam. Dari jumlah ini yang dari Solo ada 25 orang,” ujar pria yang akrab disapa Jack Harun ini.

Jack Harun mengatakan, untuk menguatkan deradikalisasi serta mempermudah proses rehabilitas dan reintegrasi mantan napi terorisme, perlu dilaksanakan program pembinaan sosial dan pemberdayaan ekonomi. Menurut dia, hal inilah yang coba dilakukan oleh Yayasan Gema Salam, yang didirikannya.

“Kita juga ada grup WA, di situ ketika ada yang nyebar hoaks dan lainnya saya ingatkan‎. Yang tak kalah penting adalah program pemberdayaan ekonomi, karena begitu keluar teman-teman ini kan kembali memikul tanggung jawab sebagai ayah, sebagai anak, atau lainnya yang harus menghidupi anak-istri dan keluarga,” ujarnya.

Yayasan Gema Salam, ujarnya, saat ini mewadahi 40-an mantan napi terorisme di seluruh Jawa Tengah. Di mana, 25 di antaranya berasal dari Solo Raya.

“Kemarin-kemarin, kita sempat adakan pelatihan untuk membuat ikan asap juga, dengan menggandeng Undip, itu bagian dari pemberdayaan ekonomi,” tuturnya.‎

baca: Cegah Covid-19 Mantan Napiter Bagi-bagi Masker

Terkait peran pemerintah daerah dalam rehabilitasi dan reintegrasi mantan napi terorisme, Jack menyebut cukup besar. Terutama, peran Pemkot Solo.

“Peran dan dorongan pak W‎ali cukup besar bagi kami. Beliau sangat serius memperhatikan hal ini. Yayasan ini berdiri juga berkata dorongan dan support belia,” ucapnya.

Direktur Eksekutif Yayasan Prasasti Perdamaian Taufik Andrie mengatakan, pemerintah daerah harusnya memiliki lembaga untuk merehabilitasi dan mengintegrasikan secara sosial para mantan narapidana kasus terorisme. Pasalnya penanganan terorisme secara nasional hanya bersifat hit and run.

”Makanya untuk penananganan terorisme ini harus melibatkan pemerintah daerah,” ucapnya diakhir acara.

Langkah itu penting mengingat saat ini sebaran kasus terorisme di Indonesia merata di seluruh daerah. Namun hingga kini belum ada inisiatif di tingkat lokal.

”Meskipun sudah ada inisiatif dari kepala daerah, seperti Bupati Karanganyar, Ambon, dan beberapa daerah lain,” ucapnya. Selain itu, menurut dia, upaya deradikalisasi secara berkelanjutan memerlukan lembaga khusus dengan program kerja jelas. []

 

%d bloggers like this: