Politik Disnasti Dalam Demokrasi

Jika tidak ada aral melintang, Pilkada 2020 akan dilaksanakan secara serentak di 270 kabupaten/kota pada 9 Desember 2020 di tengah pandemi Covid-19. Menakar siapa calon potensial yang menang, tentu menjadi sensasi tersendiri, apalagi jika dibumbui dengan isyu-isyu gender, politik dinasti, petahana, pasti ngeri-ngeri asik.

Di era demokrasi langsung, dimana masyarakat dapat menentukan pilihannya secara langsung, kita dihadapkan pada pilihan yang sulit. Memiliki calon yang potensial namun tak punya uang atau memilih calon yang beruang meskipun potensinya pas-pasan.

Untuk menang, memang dibutuhkan 3 as, popularitas, elektabilitas dan isi tas. Yang terakhir, tentu menjadi debateble, sepanjang proses kontestasi berjalan dengan elegan, jujur, tranparan, akuntabel dan dewasa, bukan tidak mungkin mereka yang isi tasnya tidak begitu besar, dapat memenangkan pilkada.

Lantas bagaimana dengan politik dinasti? Apa sebenarnya yang dimaksud dengan politik dinasti? Dan bagaimana masyarakat bersikap?

Politik dinasti sebagaimana dimuat dalam https://mkri.id/ diartikan sebagai sebuah kekuasaan politik  yang dijalankan oleh sekelompok orang yang masih terkait dalam hubungan keluarga. kekuasaan akan diwariskan secara turun temurun dari ayah kepada anak. Menurut Dosen ilmu politik Fisipol UGM, A.G.N. Ari Dwipayana, Tren politik kekerabatan itu sebagai gejala neopatrimonialistik. Benihnya sudah lama berakar secara tradisional. Yakni berupa sistem patrimonial, yang mengutamakan regenerasi politik berdasarkan ikatan genealogis, ketimbang merit system, dalam menimbang prestasi. Menurutnya, kini disebut neopatrimonial, karena ada unsur patrimonial lama, tapi dengan strategi baru. “Dulu pewarisan ditunjuk langsung, sekarang lewat jalur politik prosedural.” Anak atau keluarga para elite masuk institusi yang disiapkan, yaitu partai politik. Oleh karena itu, patrimonialistik ini terselubung oleh jalur prosedural. Politik dinasti berkembang karena juga diakibatkan oleh ulah elit politik yang tidak memiliki keyakinan dan karakter yang kuat, sehingga rela memberikan tiket rekomendasi kepada mereka yang baru datang asal kocek tebal dan masih berdarah biru dengan penguasa, dan mengalahkan mereka yang telah berkeringat dan berdarah-darah membesarkan partai.

Dinasti politik akan berakibat pada proses rekrutmen dan kaderisasi di partai politik tidak berjalan atau macet. Menurut juru bicara KPK, yang dimuat di harian Republika, Jika kuasa para dinasti di sejumlah daerah bertambah besar, maka akan kian marak korupsi sumber daya alam dan lingkungan, kebocoran sumber-sumber pendapatan daerah, serta penyalahgunaan APBD dan APBN.

Fenomena politik dinasti yang terus menguat dalam pilkada serentak jelas menjadi tantangan di tengah keinginan untuk menyemai nilai-nilai demokrasi. Keinginan bangsa Indonesia ketika kran dibuka oleh BJ. Habibie, semoga tidak sia-sia, sehingga nalar politik, perjuangan kader dan militansi mereka tidak tergadaikan oleh politik oligarki, golongan, kelompok, apalagi kepentingan keluarga.

Pilihan ada pada anda semua, mau melanggengkan politik dinasti atau menyemai demokrasi melalui proses pilkada yang elegan, transparan dan akuntabel, agar bisa tumbuh dan berkembang, merekah dan berbunga menghiasi bumi Indonesia.

Sukoharjo, 11 September 2020

 

Penulis, Dr Budiharjo

Pemerhati Pendidikan

%d bloggers like this: