WONOSOBO – Jawa Tengah memperingati Hari Keluarga Nasional Ke-28 secara sederhana, terbatas dan tentunya daring, pada Sabtu (3/7).
Bertempat di Pendopo Kabupaten Wonosobo, acara yang bertajuk Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan dalam Momentum Harganas ini dihadiri secara virtual oleh Gubernur Jawa Tengah H. Ganjar Pranowo, Kepala Perwakilan BKKBN Jateng drg. Widwiono, M.Kes dan Deputi Pengendalian Penduduk BKKBN Dr. Ir. Dwi Listyawardani, M.Sc, Dipl. Com. Sedangkan Bupati Wonosobo H. Afif Nurhidayat, S.Ag hadir secara pribadi di tempat tersebut.
Kabupaten Wonosobo merupakan salah satu kabupaten di wilayah Jawa Tengah dengan prevalensi stunting dan pernikahan usia anak yang tinggi. Hal ini menandakan belum meratanya akses informasi kepada daerah-daerah tertentu di Kabupaten Wonosobo. Ini menjadi latar belakang mengapa Peringatan Harganas diselenggarakan di Kabupaten Wonosobo. Acara ini sendiri mengusung konsep tilik Kampung KB secara Virtual.
Dalam paparannya, Gubernur Jawa Tengah mengkhawatirkan pertambahan kasus stunting pada masa pandemi ini karena terabaikannya gizi balita dan ibu hamil. Saat ini menurut data Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah telah ada 156. 549 balita yang mengalami stunting. Hasil dari pengukuran terhadap 1.074.641 balita pada Bulan Februari.
“Saya khawatir asupan gizi khususnya pada ibu hamil pada saat pandemi ini terabaikan, maka yuk jogo tonggo-nya digerakkan, yuk kita data semua yang hamil, yuk kita bantu yuk nggak sulit tiap hari makan telur begitu, dikasih vitamin, tidak sulit agar kemudian bisa kita cegah,” kata Ganjar.
Kekhawatiran tersebut beralasan, sebab pada semester I tahun 2020 lalu, angka kematian ibu mencapai 238 kasus, angka kematian bayi 2310 kasus, sedangkan angka kematian balita 2691 kasus. Dari aspek kualitas Sumber Daya Manusia, pandemi juga memukul tiga komponen utama pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yakni menurunkan kualitas kesehatan, menurunkan pendapatan per kapita dan menurunkan kualitas pendidikan. Dalam jangka panjang, hal ini dapat mempengaruhi degradasi kualitas SDM.
Ganjar pun mengungkapkan strategi penanganan stunting yang diharapkan dapat menurunkan kasus stunting khususnya di Jawa Tengah. Diantaranya pendekatan “Continuum of Care dan “Life Cycle” untuk mengawal setiap tahap hidup manusia, melakukan pendekatan keluarga, menyiapkan remaja sehat, pemberian tablet tambah darah remaja putri serta pelayanan kesehatan reproduksi untuk calon pengantin.
“Pendidikan seks ini penting, Bapak Ibu sehingga anak-anak tidak mencari secara liar,” kata Ganjar. Menurutnya pendidikan seks yang sehat bisa didapat dari pemahaman agama yang sesuai.
Pemerintah Provinsi Jawa tengah telah melakukan berbagai upaya percepatan pencegahan stunting di kabupaten kota. Diawali dengan mengawal Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting, dimana Gubernur menginginkan ketersediaan data yang benar dan jujur.
Pihaknya juga telah menerbitkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2019 tentang Percepatan Pencegahan Stunting di Jawa Tengah. Selain itu dilakukan juga peningkatan kapasitas bagi kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring evaluasi Aksi Konvergensi Pencegahan Stunting.
Dalam kesempatan tersebut Ganjar berdiskusi dengan Kepala Desa Igirmranak, Kecamatan Kejajar Joko Tri Sadono perihal peran Kampung KB di wilayahnya yang berhasil menurunkan kejadian stunting. Pada tahun 2019, terdapat 18 balita dan 3 baduta stunting dari 80 yang ada. Jumlahnya berhasil diturunkan menjadi 9 balita dan 1 baduta dari 64 anak di tahun 2021.
Joko mengatakan, langkah yang diambil untuk menurunkan stunting diantaranya dengan pemanfaatan dana desa untuk pemenuhan gizi dan PMT ibu hamil bahkan hingga warganya yang lansia. Gubernur mengapresiasi upaya Joko dan akan berkunjung ke desanya apabila situasi sudah memungkinkan.
Bupati Wonosobo mengakui bahwa masih tingginya angka pernikahan anak di wilayahnya dikarenakan masih ada pernyataan banyak anak banyak rejeki. Selain itu masih banyak anak-anak yang tidak dapat meneruskan pendidikan. Tercatat ada 718 laki-laki dan 2191 perempuan yang menikah dibawah usia 21 tahun.
“Seperti yang Bapak Ibu ketahui, Wonosobo merupakan kota yang cukup dingin, kadang masih ada statement-statement dari tokoh agama dan tokoh masyarakat banyak anak-banyak rejeki kemudian masih ada anak-anak kami yang tidak bisa meneruskan pendidikan yang lebih tinggi”, ucap Bupati terkait latar belakang tingginya angka perkawinan anak yang menjadi biang keladi banyaknya kasus stunting.
“Sosialisasi yang dilakukan teman-teman (pemerintah -red) sudah maksimal tapi yang merasuk dalam sanubari adik-adik kita, ibu-ibu kita di pedesaan, sehingga tidak memungkinkan mereka menerima edukasi.”, lanjut Afif.
“Inilah yang menjadi PR bagi kami sehingga terus pemerintah selalu hadir untuk memberikan edukasi, penyuluhan termasuk di dalamnya kami juga aktif bekerja sama dengan Kementerian Agama, kita berikan narasi-narasi termasuk di dalamnya khotbah Jumat dan khotbah di gereja”, ungkapnya.
Deputi Pengendalian Penduduk menanggapi kondisi di Wonosobo dengan saran agar mengoptimalkan wajib belajar 12 tahun.
“Banyak wilayah yang mengawal wajib belajar 12 tahun ini paling tidak anak perempuan terutama, itu bisa terselamatkan sampai usia 19 tahun. Jadi dia tidak boleh drop out sama sekali”, kata Deputi.
Untuk menunggu sampai usia 21 tahun menurut Deputi perlu disiapkan kegiatan-kegiatan ekonomi produktif untuk para remaja. Dalam Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja juga telah ada kegiatan life skill namun belum terlalu aktif. Dengan langkah ini maka usia telah matang, begitu pun dengan ekonominya lebih siap demikian pula dengan emosinya. Terkait stunting, Deputi juga mendorong penguatan KB pasca persalinan untuk memberikan jarak kelahiran sehingga pemenuhan gizi 100 hari pertama kehidupan dapat terpenuhi sebelum kelahiran anak selanjutnya.
Kaper BKKBN Jateng mengatakan bahwa seyogyanya pelaksanaan peringatan Harganas akan dilaksanakan di Kampung KB Igirmranak, namun karena kondisi akibat pandemi yang tidak memungkinkan maka dipindahkan di kompleks pendopo dengan jumlah peserta terbatas.
Danone Peduli Pencegahan Stunting
Program Pencegahan Stunting memerlukan dukungan berbagai pihak tak terkecuali swasta. Danone Indonesia merupakan perusahaan yang memiliki komitmen tinggi pada program ini. Vice President General Secretary Danone Indonesia Vera galuh Sugijanto menyampaikan berbagai program dan inisiasi yang dilakukan melalui Corporate Social Responsibility (CSR) perusahaannya.
“Permasalahan stunting kalau tidak ditangani, apalagi pada masa pandemi saat ini tentu kita akan menghadapi lost generation, baik dari segi kesehatan maupun pendidikannya,” kata Vera.
Stunting harus ditangani secara menyeluruh, tidak saja intervensi secara gizi dan nutrisinya tetapi juga harus diiringi dengan gaya hidup yang sehat, pola makan dan minum yang baik.
“Perlu kerja sama multi pihak tidak saja mitra, pemerintah dan swasta tetapi juga masuk pada mereka elemen di dalam keluarganya,” lanjut Vera.
Ia mengatakan bahwa Danone Indonesia memiliki visi untuk bisa membawa kesehatan melalui makanan dan minuman ke sebanyak mungkin orang. Dengan misi one planet one health pihaknya percaya bahwa menangani stunting berarti juga harus menangani masalah kesehatan dan masalah lingkungannya.
“Dalam payung bersama cegah stunting kami mengedepankan edukasi jangka panjang, tidak saja masalh tantangan gizi namun juga gaya hidup sehat dan lingkungan. Yang disasar tidak hanya anak-anak, juga remaja hingga ibu hamil dan menyusui,” kata Vera.
“Ada mitra-mitra yang berjalan bersama kami baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, akademisi, organisasi profesi dan juga lembaga swadaya masyarakat,” lanjutnya.
Beberapa program Danone Indonesia yakni, “Isi Piringku” bersama fakultas Ekologi IPB sejak 2017 mengenai edukasi gizi seimbang, Program Generasi Sehat Indonesia (GESIT) edukasi gizi bagi remaja sebagai calon orang tua dengan pilot project sejumlah SMP dan SMA di Jawa Barat, Tangkap Gizi dan Kesehatan Anak Stunting (Tangkas) dengan total penerima manfaat lebih 1300 jiwa (2019) dan 1150 jiwa (2020). Danone juga tengah melakukan finalisasi penandatanganan MoU dengan BKKBN Pusat yang akan dilaksanakan pekan depan. []
.){kind=link}