SUKOHARJO – Anggota Komisi II DPR RI, Mohammad Toha menyoroti penjebolan tembok eks Benteng Keraton Kartasura yang dilakukan oleh pemilik lahan pada April lalu yang cukup menyita perhatian publik. Tak ingin kejadian serupa terulang, Toha meminta agar Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menjembatani proses inventarisasi aset keraton yang sedang dilakukan oleh Dewan Adat Sukoharjo.
“Tidak hanya di Solo saja, bahkan di luar Jawa pun ada. Termasuk di dekat sini (dekat Kantor Bupati) tadi ada aset Keraton Kartasura. Mungkin nanti Pemda bisa menjadi jembatan untuk menginventariskan lagi aset-aset keraton itu,” ucap Toha saat mengikuti Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Kantor Bupati Sukoharjo, Rabu (8/6/2022).
Politisi Fraksi PKB ini tidak mempermasalahkan kalau memang area lahan sudah dimiliki oleh masyarakat sepanjang tujuannya baik dan dapat melestarikan cagar budaya. Ia juga akan meminta BPN Sukoharjo untuk membantu melakukan pemeriksaan ulang status tanah yang dulunya adalah milik Keraton Kartasura. “BPN pasti ada record dan catatan-catatan sekarang tanah dimiliki oleh siapa, SHM-nya oleh siapa itu bisa diteliti lagi,” ujarnya.
baca: UMS Kembali Tambah Guru Besar Bidang Ilmu Sosiologi Islam
“Kalau untuk kepentingan umum saya pikir tidak ada masalah, yang penting jaga aset itu sebagai cagar budaya. karena ada Undang-Undang Cagar Budaya yang bunyinya kita wajib memelihara itu dan tidak boleh merusak, dan harus melestarikan cagar budaya itu,” sambungnya.
Baginya, kejadian penjebolan tembok eks Benteng Keraton Kartasura ini menjadi tonggak baru bagi pihak keraton untuk menginventarisir kembali aset-asetnya.
“Kita harus hormat sejarah, tahu sejarah, menghargai sejarah. Apalagi cagar budaya, ini harus kita lestarikan,” tutup Mohammad Toha. []
