KLATEN-Pemkab Klaten akan terus memperjuangkan nasib 296 tenaga honorer kategori 2 (K2). Pemkab Klaten hari ini, Senin (22/08) menggelar rapat internal membahas nasib ratusan tenaga honorer K2 dan berencana mengajak perwakilan tenaga honorer itu ke Kemenpan RB.
“Tadi sudah saya rapatkan dengan Pj.Sekda, asisten dan OPD terkait. Kami akan ajak perwakilan honorer temui kemenpan RB memperjuangkan bagaimana nasib mereka agar diperhatikan. Artinya anak nangis ke orang tuanya, ya semampu saya akan kami perjuangkan,”ujar Bupati Klaten, Sri Mulyani.
Mulyani menyatakan kewenangan menentukan formasi CPNS berada di pemerintah pusat, iapun tidak mengetahui kendala yang membuat para tenaga honorer k2 tersebut tak kunjung diangkat sebagai PNS.
Pemkab berencana akan menggelar rapat dengan para tenaga honorer yang tak kunjung mendapatkan SK CPNS, membahas pemetaan.
“Rapat kordinasi akan kami lakukan untuk memetakan apakah semuanya menjadi SDM Pemkab atau ada yang Provinsi, karena SMA/SMK itu menjadi kewenangannya provinsi, nanti saat rapat akan dijelaskan kepada para honorer,”ungkapnya.
Sementara itu, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPK SDM) Klaten, Slamet menjelaskan pengangkatan CPNS menjadi kewenangan BKN. Pemkab sudah mengirimkan surat permintaan khusus bagi 296 tenaga honorer k2 yang telah lulus tes CPNS 2013 kepada Menpan RB pada Desember 2018. Hanya saja tak kunjung mendapatkan tanggapan.
baca: BPKPAD dan Kecamatan Ngawen Terbaik Kelola Informasi Publik
Pada pertengahan 2019, Pemkab kembali bersurat ke kemenpan RB untuk menanyakan kejelasan surat sebelumnya.
“Karena itu menjadi dasar bagi BKN untuk menetapkan NIP, namun sampai kini kami masih menunggu dan belum ada kabar dari Menpan RB,”terangnya. []
reporter: W.Erdarwaty
. Pemkab Klaten hari ini, Senin (22/08) menggelar.){kind=link}