Nusantara

Aksi Bela Quran di Bogor Massa Minta Pemerintah RI Tindak Tegas Duta Besar Swedia

BOGOR-Umat Islam Bogor Raya menggelar Aksi Bela Al-Quran di kawasan Tugu Kujang, Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).

Hal tersebut menyikapi penistaan agama berupa penyobekan dan pembakaran Al-Qur’an yang terjadi di Swedia dan Belanda.

Koordinator Majelis Ukhuwah Bogor Raya, Ustadz Wilyudin Abdul Rasyid Dhani menyatakan mengutuk keras aksi pembakaran Al-Qur’an yang dilakukan pembakaran salinan Al-Qur’an oleh ekstremis Rasmus Paludan di luar Kedutaan Besar Turki di Stockholm, Swedia dan politikus sayap kanan Belanda dan pemimpin kelompok Islamofobia Pegida, Edwin Wagensveld yang merobek halaman-halaman Al-Qur’an di Den Haag.

“Aksi pembakaran tersebut merupakan tindakan rasis yang melukai umat Islam di seluruh dunia, apalagi ini dilakukan dengan penjagaan dan legalisasi dari pihak berwenang di Swedia. Aksi pembakaran Al-Qur’an merupakan tindakan ekstrim, intoleran, radikal dan bentuk nyata dari Islamofobia,”ujarnya, Jumat (27/1/2023).

Majelis Ukhuwah Bogor Raya menyayangkan, sikap anti Islam tersebut muncul setelah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) secara resmi menetapkan tentang Anti Islamofobia.

Karena itu, kami mendesak PBB agar komitmen dengan ketetapannya dan segera memberi sanksi tegas kepada pelaku penista agama dan negara yang melindunginya.

Peserta aksi juga meminta pemerintah Indonesia untuk bisa memberikan tindakan yang lebih konkret dengan memanggil Duta Besar Swedia dan Belanda di Indonesia dan memberikan teguran keras, bahkan jika diperlukan agar dubes tersebut diusir dari Indonesia agar menjadi pelajaran sehingga kejadian ini tidak terulang di kemudian hari.

“Kami menyerukan kepada dunia Islam untuk memboikot produk Belanda dan Swedia agar mereka jera dan tidak sewenang-wenang melakukan penistaan agama,”tambahnya.

Majelis Ukhuwah Bogor Raya mengajak umat Islam di seluruh dunia dan Indonesia khususnya untuk merapatkan barisan dan bersatu menolak segala bentuk Islamofobia (kebencian terhadap Islam).

“Kami juga berharap agar DPR dan Pemerintah Indonesia segara membuat Undang-undang anti Penistaan Agama,”pungkasnya. []