SUKOHARJO-Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Quatly Alkatiri membantu aspirasi masyarakat Mojolaban Sukoharjo dalam perizinan makam di Badan Pertanahan (BPN) Kabupaten Sukoharjo.
Kunjungan yang dilakukan pada Selasa, (1/8/2023) langsung disambut oleh Tedjo Suryono selaku Kepala BPN Sukoharjo.
Quatly membawa aspirasi pengurus Yayasan Usaha Pembinaan dan Kesejahteraan Umat Islam beserta usulan masyarakat Desa Klumprit, Kecamatan Mojolaban terkait pemanfaatan tanah untuk pemakaman. Nantinya, makam seluas 10.729 m2 tersebut juga dapat dimanfaatkan oleh warga di luar Mojolaban seperti warga yang tinggal di Surakarta dan masyarakat sekitar.
“Saya menyambut sangat baik inisiatif pengurus yayasan dan masyarakat sekitar karena pemanfatan tanah untuk makam sangat penting bagi masyarakat’, tutur Quatly.
Yayasan Usaha Pembina dan Kesejahteraan sendiri telah lama aktif dalam dunia sosial. Quatly sendiri berharap makam tersebut dapat digunakan oleh masyarakat yang ada di Surakarta dan Mojolaban.
Dalam peraturan hukum di Indonesia, tempat pemakaman diatur oleh Pemerintah Negara Republik Indonesia di bawah Departemen Dalam Negeri berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987 tentang Penyediaan dan Penggunaan Tanah Untuk Keperluan Tempat Pemakaman serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1989 tentang Pedoman Pelaksanaan peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1987. Salah satu badan yang berada di bawah kementerian dalam negeri adalah Badan Pertanahan Nasional.
“Saya menilai penyediaan tanah makam sangat penting seiring bertambahnya pemukiman maka pengadaan tanah makam perlu dipikirkan,”ungkapnya.
Politisi senior PKS Jateng ini menilai bahwa di masa sekarang ini tidak banyak orang yang ingin mewakafkan tanahnya untuk keperluan makam. Terlebih lagi properti semakin menjamur yang membuat nilai tanah semakin naik dari hari ke hari.
“Untuk itu, saya berharap BPN Sukoharjo dapat membantu administrasi pemakaman di Mojolaban agar dapat segera dimanfaatkan sesegera mungkin oleh warga yang akan memakamkan keluarganya,”tutupnya. []
