SOLO-Hadi Santoso, Wakil Ketua DPRD Jateng mendorong pemerintah Jawa Tengah agar serius dalam percepatan pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah agar mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
“90% kondisi jalan di Jawa Tengah dalam kondisi baik, namun perlu adanya kenaikan anggaran dalam membangun dan merawatnya agar jalan tersebut masuk dalam kategori mantap dan permukaannya halus”, papar Hadi Santoso dalam acara Aspirasi Jawa Tengah di TA TV pada Selasa (25/7/24).
Menurutnya, percepatan pembangunan infrastruktur sangat penting dilakukan untuk menunjang sektor pendidikan dan ekonomi. Mengingat mobilitas warga Jawa Tengah yang semakin hari semakin meningkat dan membutuhkan fasilitas yang memadai salah satunya adalah infrastruktur.
Pembangunan infrastruktur dewasa ini masif dilaksanakan di seluruh Indonesia tidak terkecuali di Jawa Tengah. Salah satu diantaranya adalah jalan tol yang terbukti dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari satu daerah ke daerah lainnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng ini menilai percepatan pembangunan infrastruktur menjadi salah satu hal yang penting dan fundamental agar menaikkan kesejahteraan masyarakat.
“Contoh halnya adalah pembangunan tol Solo Jogja, akan ada pemotongan waktu yang signifikan. Jalan tol sangat membantu proses percepatan mobilitas, agar kemudian Solo Klaten mendapatkan efek domino dari pariwisata yang ada di kota Jogja,”paparnya.
Ada 3 ruas jalan tol yang sedang dibangun pemerintah yakni tol Semarang Demak, Bawen Jogja dan Solo Jogja. Namun menurut politisi PKS ini yang perlu diseriusi untuk segera diselesaikan adalah tol Semarang Demak.
“Ruas tol Bawen Jogja dan Ruas Solo Jogja sedang on progress. Pembangunan yang sangat mendesak dan perlu mendapat perhatian justru ada di ruas tol Semarang Demak karena memiliki dua fungsi selain sebagai jalan bebas hambatan juga sekaligus menjadi penghalang banjir rob,”ucapnya.
Hadi Santoso juga berharap agar pemerintah provinsi Jateng juga memperhatikan efek dari pembangunan jalan tol ini salah satunya geliat UMKM yang menurun, walau sudah ada kebijakan dari pemerintah yaitu 30% tenant di rest area diperuntukkan untuk UMKM lokal setempat.
“Harus ada intervensi dari pemerintah agar UMKM yang awalnya unit usaha ada di rumah, dipindah ke tempat yang baru (rest area),”pungkasnya. []
