SOLO-Pemerintah Kota Surakarta mendukung penuh program digitalisasi sektor informal melalui penerapan QRIS bagi pengemudi becak di Kota Solo.
Sekitar 250 pengemudi becak tradisional yang tergabung dalam Forum Komunikasi Keluarga Becak (FKKB), resmi terintegrasi dengan sistem pembayaran digital QRIS.
Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya memperkuat kesiapan sektor transportasi wisata menghadapi kebutuhan digital para wisatawan yang berkunjung ke Solo.
Program ini merupakan sinergi dari Pemkot Surakarta, Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Solo bersama PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Surakarta, Dinas Perhubungan, dan FKKB guna meningkatkan layanan dan transformasi pembayaran digital pada sektor informal di Kota Solo.
Wali Kota Surakarta Respati Ardi, mengimbau para pengemudi becak di Kota Solo untuk mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi, khususnya dalam penggunaan sistem pembayaran digital QRIS. Hal ini, menurutnya, merupakan bagian dari adaptasi terhadap kebiasaan baru di era digital dan revolusi industri saat ini.
“Saya memahami bapak-bapak mungkin tadi kesulitan, karena ini kebiasaan baru menggunakan QRIS, tidak lagi tunai. Tapi ini bagian dari revolusi industri kita, jadi mau tidak mau harus menyesuaikan,” ujar Respati di hadapan para pengemudi becak dalam acara Edukasi Becak QRIS di Pendhapi Gedhe Balai Kota Surakarta, Kamis (26/6/2025).
Ia menekankan, penggunaan QRIS tidak hanya memudahkan penumpang, tetapi juga memberikan keuntungan langsung bagi pengemudi becak. Misalnya, penghasilan bisa langsung ditabung, lebih aman, dan meminimalkan risiko penipuan.
“Menggunakan QRIS itu malah enggak kesaut-saut, soalnya kalau tunai harus mampir-mampir dulu. Duit digital bisa ditabung, aman, tidak mudah ditipu,” tambahnya.
Selain mendorong digitalisasi dalam sistem pembayaran, Respati juga mengingatkan pentingnya standarisasi tarif bagi seluruh pengemudi becak di Kota Surakarta. Ia menilai tarif tunggal akan mencegah persaingan tidak sehat serta menjaga kerukunan antar pengemudi.
“Harus disepakati harga becak di Solo itu satu harga. Supaya menjaga kerukunan antar becak, biar enggak banting-bantingan harga, ini perlu ada standar. Bapak-bapak yang menyepakati, jangan dari kami,” jelasnya.
Respati berharap, dengan adanya tarif yang disepakati bersama, tidak akan ada pengemudi yang menarik tarif seenaknya, sehingga memberikan kenyamanan terutama bagi wisatawan yang berkunjung.
Perluasan Penggunaan QRIS
Tak hanya fokus pada pengemudi becak, Respati juga menyampaikan, Pemerintah Kota Surakarta akan memperluas sosialisasi penggunaan QRIS ke sektor informal lainnya, seperti juru parkir, petugas kebersihan, hingga ke para pelaku UMKM.
“QRIS tidak hanya untuk pengemudi becak. Ke depan kita akan sosialisasikan juga ke juru parkir, tukang sampah, dan paguyuban-paguyuban UMKM di Solo. Memang sudah banyak yang menggunakan QRIS, tapi masih ada juga yang belum,” kata Respati.
Plt Kepala Perwakilan Bank Indonesia Solo Aris Purnomohadi, menyampaikan, dampak dari perluasan penggunaan QRIS, termasuk pada layanan becak wisata, akan menguatkan ekosistem transaksi non-tunai di Solo Raya.
“Sebelumnya kami telah menggarap 100 becak QRIS. Dan di tahap ini, kita tambah lagi 250 becak QRIS,” ujar Aris dalam acara sosialisasi digitalisasi transportasi tradisional di Solo.
Ia mengungkapkan, selama Januari hingga Februari 2025, total transaksi menggunakan QRIS di wilayah Solo Raya telah menembus angka Rp4 triliun, dengan sekitar 50 persen atau Rp2,2 triliun di antaranya terjadi di Kota Surakarta saja.
“Bisa kita bayangkan dampaknya jika becak wisata ini juga menggunakan QRIS. Ini bukan sekadar simbol, tapi menjadi bagian dari arus utama ekonomi digital,” jelas Aris.
Dari sisi volume, Aris mencatat, selama lima bulan terakhir, telah terjadi 44 juta transaksi QRIS di seluruh wilayah Solo Raya. Dari angka tersebut, 22 juta transaksi—atau sekitar 50 persen—berasal dari Kota Surakarta.
“Ini menunjukkan antusiasme masyarakat Solo terhadap transaksi digital sudah sangat tinggi. Maka penting bagi seluruh pelaku usaha, termasuk pengemudi becak, untuk tidak tertinggal,” tambahnya.
Rencana Solo Kota Cashless
Dalam kesempatan yang sama, Respati juga mengungkapkan visi besar Pemkot Surakarta menjadikan Solo sebagai Kota Cashless pada tahun 2028. Ia menegaskan, semua transaksi retribusi dan pajak di lingkungan Pemkot Solo akan dilakukan secara non-tunai, dan tidak akan ada lagi pungutan fisik.
“Kita yakin, dengan semangat bersama, di tahun 2028—tiga tahun lagi—Bismillah, kita coba wujudkan Solo Kota Cashless. Semua retribusi, pajak di Kota Solo tidak boleh ada pungutan fisik. Semua yang masuk di Solo harus kita paksa untuk jadi bagian dari Solo Kota Cashless,”” ujar Respati.
Program “Solo Kota Cashless” ini diharapkan dapat menciptakan tata kelola keuangan kota yang lebih transparan, efisien, dan modern, serta mendorong budaya digital di semua lapisan masyarakat.
Melalui langkah ini, Pemkot Solo menargetkan terciptanya ekosistem pembayaran digital yang merata di semua lapisan masyarakat, serta mendukung transformasi ekonomi menuju era yang lebih modern dan efisien. []
