10 Provinsi Gelar Rapat Khusus Evaluasi Sinergitas Daerah pelaksanaan program MPU tahun 2019, Kamis (5/12) di hotel Lor In.
Dalam rapat tersebut dihadiri 10 perwakilan provinsi, diantaraanya, provinsi Lampung, Banten, DKI, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur.
Mereka membahas 4 permasalahan pokok, diantaranya terkait warga binaan sosial yang menyangkut permasalahan kejiwaan atau (ODMK), info pangan dan inflasi daerah, pariwisata, dan penanganan kebencanaan.
Selain evaluasi dan refleksi program kerja 2019, juga dibahas proyeksi 2020, salah satunya membahas program pembangunan sistem untuk menghasilkan data yang akurat. Sehingga data tersebut mampu dijadikan dasar yang terukur untuk menjalin sinergi.
“Sebagai sebuah wadah, MPU sangat efektif membangun sinergi antar daerah. Hasilnya dapat berupa kesepakatan bersama dan perjanjian kerjasama,” kata Suwarno, Direktur Eksekutif Forum Kerjasama Daerah MPU.
Sementara itu, Muhammad Masrofi, Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Sekretariat Daerah Jateng Provinsi Jawa Tengah, mengatakan Forum Kerja Sama Daerah Mitra Praja Utama (FKD-MPU) ingin berkomitmen bekerjasama dan mencari solusi terkait permasalahan yang terjadi di wilayah masing-masing.
“Intinya sinergitas kerja sama antar daerah untuk meningkatkan potensi di masing-masing daerah yang tergabung dalam FKD-MPU,” jelasnya.
Menurutnya, dari empat poin yang menjadi fokus utama kerjasama, dua poin menjadi prioritas, yakni, orang dengan masalah kejiwaan (ODMK) dan Orang dengan gangguan Jiwa (ODGJ).
Penanganan ODGJ dan ODMK menjadi prioritas karena dari hasil kajian akademis dan riset mengalami trend peningkatan. Bahkan jumlahnya bersaing dengan jumlah lansia.