Perhelatan pilkada belum resmi dimulai, namun hiruk pikuknya telah berseliweran di sekitar kita. Kegiatan yang beraroma kampanye sebenarnya pun telah ada. Makin lengkap pula dengan banyaknya baliho, banner, spanduk telah bertebaran di mana mana.
Sah-sah saja ketika atribut atau kegiatan itu dilakukan dan didanai oleh pihak yg netral. Dalam artian pihak-pihak yg tidak terikat oleh aturan negara. Namun ketika hal ini melibatkan para pejabat publik seperti PNS/ASN, Camat, Lurah dan perangkatnya, bukahkah perlu untuk kita pertanyanyakan lagi kenetralannya?
Seperti belum lama ini saya kebetulan bertemu dengan seorang kepala desa yang kebetulan beliau memakai kaos dengann aksen bordir inisial dua huruf pasangan paslon yang sudah tak asing lagi di Sukoharjo. Bukahkah hal tersebut sudah mencederai iklim demokrasi kita? Dimana kepala desa yang notabene sebagai pelayan publik yang paling dekat dengan rakyat malah menunjukkan keberpihakannya kepada paslon tertentu.
Jika ASN atau pejabat publik sudah menunjukkan ketidaknetralannya bisa jadi akan berimbas pada kualitas pelayanan publik kepada warga yang sebenarnya bisa mendapatkan pelayanan yang sama. Pada akhirnya bisa saja mendapatkan perlakuan diskriminatif hanya karena mereka dianggap berbeda kubu.
PNS tidak netral bukan saja merusak profesionalitas tetapi juga merusak keseimbangan dan harmonisasi. Karena diskriminatif tadi dan tak ada keseimbangan maka akan limbung dan menyebabkan kejatuhan. Akankah kita biarkan kejatuhan daerah dan bangsa karena PNS tak netral?
Oleh: Tutik Purwanti S.Sos
(Aktivis Perempuan Sukoharjo)
