SOLO-Kenaikan biaya haji di tahun 2023 menuai banyak polemik. Hal ini berawal rapat bersama Menteri Agama Yaqut Cholil bersama Komisi VIII DPR RI yang berisi pengajuan kenaikan biaya haji Rp 98,3 juta dimana Rp 69 juta akan ditanggung langsung oleh Jemaah haji.
Mengenai hal ini, Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Quatly Alkatiri menilai kenaikan ini terlalu tinggi.
“Angka yang diajukan tidak berlandaskan pada perencanaan yang matang. Pemerintah hendaknya tidak menaikan biaya haji,”ujarnya, Senin (23/1/2023).
Quatly menjelaskan bahwa pengajuan biaya haji tidaklah rasional. Melihat kenaikan biaya haji yang diajukan oleh pemerintah hampir 2 kali lipat dari biaya haji tahun sebelumnya.
Politisi PKS ini juga menuturkan bahwa Pemerintah hendaknya melakukan langkah pencegahan agar biaya haji tidak membengkak, misalnya tahun lalu biaya masya’ir dinaikan oleh pemerintah Saudi sebesar Rp 22 juta, namun berkat lobi Kemenag turun menjadi Rp 5,5 juta.
Menag juga menyebutkan nilai manfaat yang diterima Jemaah haji sebesar Rp 5,9 Triliun. Padahal RKAT keuangan haji 2023 yang disampaiakan Desember 2022 menetapkan Rp 8,1 Triliun dan pada Januari 2023 masil di level Rp 7,1 triliun.
“Kemenag jelas menurunkan alokasi nilai manfaat tanpa perencanaan yang matang dan tidak jelas. Seolah-olah masyarakat harus menanggung beban haji hampir 2 kali lipat,” sambungnya.
Wakil Ketua DPRD Jateng dari Fraksi PKS ini menilai biaya haji Rp 98 juta wajib dikoreksi. Misalnya, biaya penerbangan yang disampaikan Kemenag senilai Rp 33,9 juta tidaklah realistis.
Tiket penerbangan PP Jakarta-Jeddah berada dikisaran kurang lebih Rp 20 juta. Bahkan penurunan harga minyak global terus terjadi dimana avtur telah menyentuh angka 95,6 sen/liter di bulan September 2022 menjadi 88,2 sen/liter di akhir Januari 2023. Selain itu, kemenag juga menerbangkan 221 ribu Jemaah Indonesia tentunya layak mendapatkan harga yang lebih murah.
Quatly menilai, Pemerintah hendaknya menyusun anggaran haji yang berkeadilan. Ribuan jamaah haji asal Solo, Klaten hingga Sukoharjo mengharapkan penurunan biaya haji di tahun ini.
“Pemerintah dapat melakukan lobi khusus kepada Kerajaan Saudi untuk mendapatkan biaya haji yang tepat bagi masyarakat mengingat kondisi ekonomi telah normal kembali,” tutupnya. []
