KLATEN-Upaya pengentasan kemiskinan menjadi perhatian serius pemerintah Prabowo-Gibran dalam kepemimpinannya. Melalui badan khusus yang dibentuk, Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin), pemerintah menargetkan tahun 2029 kemiskinan turun dari 9 persen menjadi 5 persen. Sementara untuk angka kemiskinan ekstrem, ditargetkan 2026 ada penurunan dari 0,8 persen menjadi 0,5 persen.
Menurut Ketua BP Taskin, Budiman Sudjatmiko dalam sambutannya di puncak peringatan hari desa 15 Januari, di Desa Ponggok, Kecamatan Polanharjo, Kabupaten Klaten, lembaganya memiliki motto untuk mengentaskan kemiskinan, yakni berdata, berdana, berdaya.
Setiap manusia Indonesia dan komunitas Indonesi di desa maupun di kota harus berdata agar akurat, tepat, dan tidak sesat. Selain itu juga harus berdana karena salah satu unsur kemiskinan terdapat tiga faktor, kurang dana, kurang akses dan kurang aset.
“Tugas kami mengidentifikasi kantong kemiskinan di desa dan di kota, membawa investor dalam dan luar negeri untuk masuk ke kantong kemiskinan, membangun investasi dan menawarkan dua hal bagi masyarakat, yakni jadi pekerjanya atau jadi bagian dari ekosistemnya,” jelasnya, Rabu (15/1/2025).
Untuk pengentasan kemiskinan di desa, BP Taskin, akan melibatkan pemerintah desa untuk mengentaskan kemiskinan dengan membentuk satgas desa anti kemiskinan.
Satgas tersebut akan khusus mengurusi kemiskinan yang ada di desa. Secara teknis akan dibahas dengan sejumlah pihak baik organisasi maupun asosiasi desa, yang intinya akan melibatkan pemerintah desa.
“Dan kami sudah mulai menyepakati agar ada diikuti masalah teknis.Tadi pak Asri Anas, ketua umum desa bersatu mengusulkan seperti ada pertemuan lanjutan secara teknis nanti kami akan tangani di BP Taskin, yaitu membentuk khusus satgas desa anti kemiskinan. Jadi khusus kemiskinan di desa dan di desa khusus mengurusi kemiskinan. Kemiskinan ada di desa ada di kota. Kalau menurut BPS ada 13 juta lebih kemiskinan di desa 11 juta lebih di kota, kita ingin khusus mengurusi pengentasan kemiskinan di desa ada partisipasi dari organisasi-organisasi pemerintahan desa,” ungkap Budiman.
Setelah desa, ke depan, pihaknya juga akan merumuskan pengentasan kemiskinan di pemerintahan kabupaten dan pemerintah kota.
“Hari ini pengentasan kemiskinan di desa. Kami juga mengkoordinasikan ke kementerian dan lembaga terkait,” imbuhnya.
Budiman juga menyampaikan, tidak ada kemiskinan yang dapat dientaskan tanpa enterpreneurship, tidak ada negara berkembang dan negara maju tanpa jadi negara industri. Selain itu juga perlunya menciptakan ekosistem bisnis dari, oleh, dan untuk orang miskin.
“Industrialisasi dari, oleh, dan untuk orang miskin di desa maupun di kota. Ada sembilan sektor industri, di antaranya sektor pangan, keuangan, digital, sektor industri kreatif, transportasi, kesehatan, pengolahan. Dalam hal ini, desa harus berperan,” pungkasnya. []
